Didominasi oleh AS dan beberapa kekuatan besar sekutu yang bekerja untuk meregeneralisasi kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan populasi dunia.
Bank Dunia dan IMF secara sistematis memberikan pinjaman kepada negara-negara sebagai cara untuk mempengaruhi kebijakan mereka.
Hutang luar negeri yang terus digunakan sebagai instrumen untuk menundukkan peminjam.
Sejak pembentukannya, IMF dan Bank Dunia telah melanggar pakta internasional tentang hak asasi manusia termasuk mendukung kediktatoran.
Sementara itu, seperti dikutip dari cadtm.org, secara simbolik, Bank Dunia dan IMF ternyata telah banyak melakukan campur tangan di Indonesia.
Mulai dari pencaplokan Timor-timur, pengembangan megaproyek, perpindahan penduduk secara besar-besaran.
Hingga perampasan sumber daya alam untuk keuntungan perusahaan transasional dan agresi terhadap penduduk asli, berikut di antaranya:
Melemahkan Pertamina
Menurut catatan di Cadtm.org, tahun 1970-an produksi minyak meledak, begitu pula dengan pengalihan dana oleh Presiden Soeharto.
Tahun 1975, krisis besar melanda Indonesia dan Amerika, tetapi Presiden Soeharto berhasil mengembangkan perusahaan minyak itu menjadi yang terbesar di Asia.
Tak hanya mengembangkan minyak, perusahaan itu memiliki jaringan hotel, pelabuhan negara, pembangunan rumah sakit, dan memiliki banyak kapal tangker minyak.
Hal Itu memainkan kunci dalam strategi industrialisasi dengan substansi impor, yang tidak disukai AS.
Bank Dunia mengatakan Pertamina menghambat perkembangan perusahaan minyak AS yang besar, dan perlu melemahkannya.
Robert McNamara memastikan akan meningkatkan pinjaman Bank Dunia.
Baca Juga: Jangan Biasakan Sarapan dengan Bubur, Bisa Sebabkan Hal Merugikan untuk Tubuh, Ini Penjelasannya!
Membungkam aneksasi Timor Leste
Tiga puluh tahun setelah invasi Timor Leste, beberapa arsip Amerika telah dipublikasikan.
Dalam arsip tahun 1975, Indonesia meginvasi Timor Leste dengan persetujuan AS, Australia dan Inggris.
Menurut dokumen-dokumen ini, pada awal Maret 1975, Departemen Luar Negeri, yang saat itu dikepalai oleh Henry Kissinger.
Mengetahui persiapan invasi Indonesia, memperkirakan bahwa AS memiliki kepentingan yang besar di Indonesia di Timor.
Ketika dia mengetahui tentang operasi khusus menjelang invasi, Henry Kissinger bertanya kepada rekan-rekannya, "Dapatkah saya mempercayai Anda untuk tetap diam tentang ini?"
Ketakutannya adalah, Kongres akan menetapkan embargo pengiriman senjata ke Indonesia, sekutu Washington dalam Perang Dingin.
ita dapat memahami dengan baik bahwa selama ini, Bank Dunia tidak menyinggung, atau mengkritik invasi dan aneksasi Timor Leste.
Kepatuhan pada kepentingan AS dan sekutunya, Inggris dan Australia, dan keterlibatan dalam kediktatoran merupakan komponen konstan dari perilaku Bank.
Baca Juga: Ada 6,9 Juta Kasus Positif di India, Justru Lansia di Atas 65 Tahun Lebih Aman Ketimbang Anak Muda, Bahkan Anak-anak Dapat Sebarkan Virus
Dukungan pada program Transmigrasi
Bank Dunia secara aktif bekerja sama dalam proyek transmigrasi yang mengerikan, aspek tertentu di antaranya kejahatan terhadap kemanusiaan.
Proyek pemindahan dalam kasus tertentu seperti pemaksaan jutaan orang dari Pulau Jawa untuk pindah ke pulau lain di nusantara dan perampasan penduduk asli di pulau-pulau tersebut.
Bank Dunia, selama lima belas tahun masa kejayaan program itu (1974-1989), menjadi sumber utama pembiayaan eksternal.
Para sejarawan mengakui tanggung jawab Bank ini, "Selama pertengahan dan akhir tahun 1970-an, Bank Dunia juga mendukung dan membantu program kontroversial pemerintah mengenai transmigrasi resmi dan bersubsidi bagi keluarga dari Jawa ke pulau-pulau luar".
Kontribusi ini tidak hanya terbatas pada dukungan keuangan dan teknis. Bank juga mendukung proyek tersebut secara politis.
Antara tahun 1950 dan 1974, pemerintah memindahkan 664.000 orang dalam rangka program transmigrasi.
Namun, sejak tahun 1974, dengan dukungan Bank Dunia, 3,5 juta orang mengungsi dan mendapat bantuan, dan sekitar 3,5 juta orang bermigrasi atas inisiatif mereka sendiri.
Bank Dunia secara langsung berkontribusi pada pemindahan dan relokasi.
Karena pinjamannya, di satu sisi, dapat menutupi hampir seluruhnya migrasi resmi dari 2,3 juta orang, dan di sisi lain untuk mengkatalisasi relokasi sekitar 2 juta orang yang bertransmigrasi secara spontan.
Meskipun Bank Dunia mengkualifikasikan transmigrasi ini sebagai "program relokasi sukarela terbesar di dunia", ternyata program tersebut juga digunakan untuk membersihkan Jawa dari penduduk yang tidak diinginkan.
Jadi, di kota-kota utama di Jawa, "nonkonformis", orang tua, orang sakit (termasuk mereka yang menderita kusta), pengemis dan gelandangan dipaksa untuk menghilang ke pedesaan (di mana peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil) atau untuk pindah.
Dalam kasus terakhir, mereka digiring ke truk tentara pada malam hari dan dibawa ke "kamp transit" di mana mereka diberikan pelatihan untuk relokasi mereka.
Proyek transmigrasi yang paling banyak didukung oleh Bank Dunia adalah proyek yang melibatkan perusahaan swasta domestik atau asing yang cenderung mempromosikan perdagangan luar negeri dan menarik investasi transnasional yang lebih ambisius.
Baca Juga: Korut Pamer Rudal Balistik Antar Benua Terbaru, Senjata Terbesar yang Dimiliki Negara Tersebut
Krisis Ekonomi Tahun 1997
Pada tahun 1997, krisis ekonomi dan keuangan besar-besaran meletus di Asia Tenggara.
Setelah kemunculannya di Thailand pada Februari 1997, ia menyebar ke Malaysia, Indonesia, dan Filipina pada Juli 1997.
Keempat negara ini, yang sebelumnya digambarkan oleh IMF, Bank Dunia, dan bank-bank swasta sebagai panutan dengan alasan keterbukaan mereka terhadap pasar dunia, tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, ternyata tidak mampu menahan serangan para spekulan.
Antara 2 Juli 1997 dan 8 Januari 1998, rupiah Indonesia terdepresiasi sebesar 229% sehubungan dengan dolar AS.
Setelah dipuji ke langit oleh Bank Duniadan IMF, pemerintah Indonesia sekarang dikritik keras karena menyerahkan terlalu banyak kekuasaan di tangan Negara.
Krisis Asia Tenggara tahun 1997 merupakan pukulan telak bagi Indonesia.
Dalam waktu kurang dari satu tahun, modal asing ditarik dari negara tersebut. Pengangguran massal terjadi.
Pada akhir tahun 1998, menurut statistik pemerintah, 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, di Indonesiapendapannya diperkirakan 0,55 dollar AS per hari untuk kota dan 0,40 dollar AS untuk pedesaan.
IMF memberlakukan langkah-langkah "kejutan" untuk menyelesaikan krisis tahun 1997.
Mereka memperburuk situasi, terutama dengan menyebabkan kebangkrutan sebagian besar sektor perbankan dan banyak pengusaha.
IMF dan Bank Dunia menekan pemerintah untuk mengubah hutang swasta bank menjadi hutang publik.
Hutang publik Indonesia yang menyumbang 23% dari Produk Nasional Bruto (GNP) sebelum krisis (1997) meledak secara harfiah sebagai akibat dari kebijakan yang diberlakukan oleh IMF dan Bank Dunia.
Pada tahun 2000, hutang publik mencapai 93% dari GNP.
Di sisi lain, upah riil merosot: sementara ada peningkatan sebesar 46% antara tahun 1990 dan 1996, mereka kehilangan 25,1% dari nilainya pada tahun 1998.
Penduduk secara langsung menderita akibat tindakan ini dan mulai memprotes dengan keras. Pada tanggal 5 Mei 1998.
Dalam kerangka perjanjian ditandatangani dengan IMF, Suharto menghilangkan subsidi pada dasar komoditas sehingga harga minyak tanah, listrik dan bensin meningkat sebesar 70%.
Ini mengintensifkan mobilisasi rakyat besar-besaran yang telah dimulai beberapa bulan sebelumnya.
Lima belas hari kemudian, ditinggalkan oleh Washington dan dikecam oleh rakyat, Soeharto terpaksa mundur, mengakhiri rezim diktator selama 32 tahun.
